Padang, Koran Internet: Dana sumbangan dari lembaga nonpemerintah (swasta) untuk membantu melaksanakan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN-PRB) di Indonesia diindikasikan mencapai Rp 490,85 miliar.

Indikasi pendanaan dari lembaga nonpemerintah itu merupakan bagian dari total kebutuhan dana untuk melaksanakan RAN-PRB di Indonesia tahun 2010, 2011, dan 2012 yang mencapai Rp 41,4 trilun, kata Kepala Sub Bidang Kawasan Rawan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kuswiyanto dalam makalahnya di Padang, Jumat.

Makalah itu disampaikan dalam workshop revisi rencana aksi daerah dalam mengurangi resiko bencana dan penguatan peran jurnalis dalam penyebaran informasi penanggulangan bencana digelar Komunitas Siaga Tsunami (Kogami) Indonesia bersama lembaga bantuan kemanusian Mercy Malaysia.

Pendanaan dari lembaga nonpemerintah tersebut dibutuhkan untuk membantu membiayai lima paket prioritas dengan tujuh program RAN pengurangan risiko bencana di Indonesia pada 2010, 2011 dan 2012.

Lima paket prioritas itu meliputi, pertama, pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan daerah serta penguatan kelembagaan melalui program, penguatan peraturan perundang-undangan dan kapasitas kelembagaan dengan indikasi pendanaan dari non pemerintah sebesar Rp 10,58 miliar di 2010, Rp 166,38 miliar (2011) dan Rp 6,49 miliar (2012).

Program kedua paket ini, perencanaan penanggulangan bencana dengan indikasi pendanaan dari nonpemerintah Rp 5,42 miliar pada 2010, Rp 3,79 miliar di 2011 dan 2012 sebesar Rp 3,4 miliar.

Paket kedua, prioritas pemanfaatan pengetahuanm invonasi dan pendidikan untuk membangun budaya keselamatan dan ketahanan melalui satu program yakni, penelitian, pendidikan dan pelatihan dengan indikasi pendanaan swasta Rp 20,9 miliar di 2010, Rp 7,47 miliar di 2011 dan 2012 sebesar Rp 4,87 miliar.

Ketiga, prioritas pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui program pencegahan dan mitigasi bencana dengan indikasi pendanaan swasta Rp 14,1 triliun pada 2010, Rp 9,64 miliar di 2011 dan 2012 sebanyak Rp 8,22 miliar.

Prioritas ke empat, identifikasi, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta penerapan sistim peringatan dini melalui satu program peringatan dini dengan indikasi pendanaan dari swasta Rp 9,82 miliar pada 2010, Rp 5,3 miliar di 2011 dan Rp 5,01 miliar pada 2012.

Ke lima, prioritas penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat melalui dua program, yakni peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dengan indikasi pendanaan nonpemerintah Rp 61,08 miliar pada 2010, Rp 60,93 miliar di 2011 dan pada 2012 dibutuhkan Rp 64,02 juta miliar.

Program kedua dalam prioritas kelima ini adalah, kesiapsiagaan dengan indikasi pendanaan Rp 8,59 miliar pada 2010, Rp 7,44 miliar di 2011 dan Rp 7,33 miliar di 2012, demikian Kuswiyanto. (CS/Ant)

  lihat komentar (0) |   versi cetak

Formulir Komentar