Mewaspadai Neoliberalisme: Tentang Kerakyatan Dan Demokrasi Ekonomi (Artikel2)
Selasa, 05 Agustus 08

Doktrin Kerakyatan: Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi

Doktrin Kerakyatan: Sekali lagi, siapa yang disebut "rakyat"? Pertanyaan semacam ini banyak dikemukakan secara sinis oleh sekelompok pencemooh yang biasanya melanjutkan bertanya, "bukankah seorang konglomerat juga rakyat?" Tentu seorang konglomerat adalah bagian dari rakyat! Namun perekonomian konglomerat bukanlah perekonomian rakyat.

Doktrin kerakyatan Indonesia berada dalam paham kolektivisme atau kebersamaan.

Kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan kata lain "rakyat" adalah konsepsi politik, bukan konsepsi aritmatik atau statistik. Rakyat tidak harus berarti seluruh penduduk. Rakyat dapat berarti "the common people", atau rakyat adalah "orang banyak". Pengertian rakyat berkaitan dengan "kepentingan publik", yang berbeda dengan "kepentingan orang-seorang". Pengertian rakyat mempunyai kaitan dengan kepentingan kolektif atau kepentingan bersama (mutual interest). Ada yang disebut "public interest" atau "public wants", yang berbeda dengan "private interest" dan "private wants". Sudah lama pula orang mempertentangkan antara "public needs" (yang berdimensi domain publik) dan "individual privacy". Istilah "rakyat" memiliki relevansi dengan hal-hal yang bersifat "publik" itu. "Kepentingan publik" akan identik dengan "kepentingan pemerintah" hanya apabila berlaku good governance sepenuh-penuhnya. Jelaslah mengapa posisi rakyat adalah substansial.

Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi: Republik Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, menjunjung tinggi Kedaulatan Rakyat (Volkssouvereiniteit). Namun paham demokrasi Indonesia tidak berdasar pada individualisme konsepsi Rousseau, tetapi berdasar suatu semangat persatuan sebagai bangsa, yang awalnya adalah reaksi bersama terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial, berdasar kebersamaan (kolektiviteit), bukan demokrasi liberal berdasar individualisme.

Demokrasi mengandung makna esensial, yaitu partisipasi dan emansipasi. Perlu ditegaskan bahwa tidak akan terjadi partisipasi rakyat yang genuine tanpa disertai emansipasi.

Demokrasi politik saja tidak cukup mewakili rakyat yang berdaulat. Demokrasi politik hams dilengkapi dengan Demokrasi Ekonomi. Tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentukkan kekuasaan ekonomi yang bisa "membeli" atau "mengatur" kekuasaan politik.

Dalam sistem ekonomi berdasarkan Demokrasi Ekonomi tidak menghendaki adanya "otokrasi ekonomi", sebagaimana pula di dalam sistem politik berdasar Demokrasi Politik maka tidak dikehendaki adanya "otokrasi politik".

Interpretasi tentang makna demokrasi ekonomi, betapapun Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia telah dihilangkan dalam UUD 2002, namun pengertian demokrasi ekonomi secara historis, tidak bisa tidak, hams tetap diacukan kepada Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, yaitu sbb:

"...Dalam Pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekelwagaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar alas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh Negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang- seorangyang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan atom yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat..."..

Dalam kaitan dengan butir-butir yang dicakup oleh pengertian demokrasi ekonomi di atas, maka usaha bersama ekonomi harus diberi wujud dalam pemilikan bersama, penilikan bersama dan tanggungfarwab bersama. Dari sini dapat diajukan prinsip dasar kebersamaan Triple-Co, yaitu Co-ownership (ikut dalam memiliki saham), Co-determination (ikut menilik dan menentukan kebijakan usaha) dan Co-responsibility (ikut bertanggung-jawab dalam menyelamatkan usaha bersama¹³.

Dalam demokrasi ekonomi harus diwujudkan partisipasi dan emansipasi ekonomi. Sistem ekonomi subordinasi dalam bentuk hubungan ekonomi "Tuan-Hamba", "Majikan-Buruh" ataupun "Taoke-Koelie" a la Cultuurstelsel harus ditinggalkan. Sebagai misal, hubungan antara Inti dan Plasma di dalam PIR (Perkebunan Inti Rakyat) haruslah bempa hubungan yang participatory- emancipatory, bukan hubungan subordinasi yang discriminatory, yang menumbuhkan ketergantungan pihak plasma-rakyat kepada majikan-inti. Pemilikan pabrik pengolahan di dalam sistem PIR harus berdasar prinsip Triple-Co, artinya plasma-rakyat ikut memiliki saham perusahaan, ikut menentukan kebijaksanaan perusahaan dan sekaligus ikut bertanggungjawab. Kredit perbankanpun harus diatur sesuai dengan prinsip Triple-Co, artinya kredit perbankan tidak hanya diberikan kepada para investor besar (Majikan Inti), tetapi juga diutamakan kepada para petani (Plasma Rakyat) melalui equity loan.

Telah disinggung di atas bahwa ketiadaan demokrasi ekonomi mengakibatkan pembangunan ibaratnya menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan. Oleh karena itu makna partisipasi dan emansipasi adalah terlaksananya prinsip "keterbawasertaan" dalam setiap proses pembangunan.

Prinsip "keterbawasertaan" (partisipasi dan emansipasi pembangunan) selama ini tidak ditegakkan. Dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat seharusnya senantiasa terbawaserta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Tidak seharusnya terjadi eksklusivisme pembangunan, tidak terjadi pula marjinalisasi, alineasi atau penyingkiran terhadap yang miskin dan lemah.

Dengan kata lain, dalam setiap kemajuan pembangunan, rakyat di bawah harus terangkat dan terbawa-serta. Misalnya, sebagai satu contoh, dalam setiap pembangunan mall, dan hypermarkets, maka PKL-PKL dan usaha-usaha informal lainnya harus terbawaserta, harus ikut terangkat dan masuk ke dalam pasar-pasar modern macam ini. Secara sosial-ekonomi dan sosial-kultural pelaku usaha pasar-pasar tradisional dapat terbawa serta dan tersantuni¹⁴.

Hendaknya demokrasi ekonomi makna dan dimensinya dapat diketahui dan dapat dijadikan acuan, terutama bagi pemda-pemda sebagai pelaku penggusuran rakyat demi kepentingan ekonomi liberal-kapitalis. Dalam pembangunan nasional rakyatlah yang dibangun, rakyat adalah subyek pembangunan, pembangunan adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya rakyat untuk pembangunan, sebagaimana telah ditegaskan dalam cita-cita nasional (Pembukaan UUD 1945) bahwa pemerintahan negara wajib "...melindungi segenap bangsa Indonesia ...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ..." serta berpedoman pada Pasal 27 (Ayat 2) bahwa "... Tiap-tiap warganegara berhak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan...". Dengan kata lain pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah derivat dari tuntutan untuk membangun dan memajukan rakyat berdasar kemandirian.¹⁵

Penutup

Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi secara imperatif mengenal keadilan (justice/fairness), peduli dengan persamaan (equality) dan pemerataan (equity), mengedepankan kemanusiaan (humanity), serta mengemban nilai-nilai agama (religious values). Sebagai suatu ilmu moral maka ilmu ekonomi secara etikal mengenal dan menghormati pula "kepentingan-kepentingan bersama", seperti societal welfare, public needs, public interests, solidarity; dan begitu pula sebaliknya mengenal serta menghormati "kepentingan-kepentingan individu" seperti kebebasan (liberty), kebahagiaan (happiness), bahkan the pursuit of happiness, keadilan, kejujuran, compassion, goodness, altruism dan semacamnya. Ilmu ekonomi, sebagaimana telah berkembang, dapat saja dibuat menjadi lebih produktif dengan memberikan perhatian eksplisit terhadap pertimbangan-pertimbangan etikal yang membentuk tingkah laku (behaviour) dan penilaian (judgment).¹⁶

Dalam kaitan dengan pengutamaan kemakmuran masyarakat, maka welfare economics dapat diperkaya pula dengan memberi perhatian lebih banyak kepada etika dan begitu pula sebaliknya.¹⁷ Dengan demikian itu ilmu ekonomi sebenamya mengemban ideologi, artinya ilmu ekonomi menjadi bersifat normatif, yang bisa saja bersifat normatif berdasar suatu paham (yang untuk Indonesia) adalah mutualisme/kolektivisme.

Dengan demikian itu maka tidak seharusnya kita terdikte oleh Ilmu Ekonomi ruang klas yang neoklasikal, yang mengemban paham liberalisme dan individualisme dalam bentuk pasar-bebas (laissez-faire¹⁸) yang di Barat pun telah mengahadapi pemikiran ulang karena tidak kunjung membawakan kemakmuran bersama dan keadilan sosial. Untuk Indonesia sistem pasar-bebas global terbukti tidak saja eksploitatif dan brutal terhadap perekonomian berbagai Negara Dunia Ketiga, tetapi juga terhadap perekonomian nasional Indonesia yang mengedepankan akhlak dan paham mutualism and brotherhood.

Secara nasional pasar-bebas telah menghalangi demokratisasi ekonomi dan akibatnya, seperti telah dikemukakan di atas, terbukti pasar-bebas telah menggusuri rakyat miskin dan bukan menggusur kemiskinan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terasa makin jauh dari kenyataan.
Sebagai penutup kiranya perlu dikemukakan sebagai berikut:

Sebagai formulator Pasal 33 UUD 1945 yang konsepsinya sudah dipersiapkan sejak Hatta masih dalam pembuangan di Boven Digoel, ada baiknya kita kutipkan apa yang dikemukakan Hatta pada tahun 1959 (Pidato penerimaan Gelar Doktor HC di Universitas Gadjah Mada, berjudul "Lampau dan Datang"), dikutipkan:

"...Politik negara memperoleh dasar moral yang kuat...Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi hanya dasar hormat menghormati agama masing-masing —seperti yang dikemukakan Bung Karno bermula— melainkan menjadi dasar yang memimpin ke jalan kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran dan persaudaraan. Negara dengan itu memperkokoh fundamentalnya. Dengan dasar-dasar ini... pemerintah Negara pada hakikatnya tidak boleh menyimpang dan jalan yang lurus untuk mencapai kebahagiaan rakyat dan keselamatan rakyat... ".

Apa yang dikemukakan Hatta di atas sekali lagi menegaskan posisi rakyat di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara adalah substansial, tidak boleh direduksi sedikit pun menjadi posisi residual. Kunci dari pengutamaan rakyat itu adalah melaksanakan demokratisasi ekonomi. Pereduksian pesan konstitusi itu secara otomatis akan terjadi bila kita membiarkan virus liberalisme dan individualisme melanda pola-pikir (mind-set) para pemimpin dan elit kita, termasuk mereka yang berada di dunia pendidikan tinggi.

Kita menolak liberalisme dan individualisme bukan saja karena bertentangan dengan ideologi kita yang berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan, di mana kepentingan masyarakat lebih kita utamakan daripada kepentingan orang-seorang (tanpa mengabaikan hak-hak dan preferensi-preferensi individu orang-seorang), juga karena liberalisme dan individualisme membentukkan diri sebagai kapitalisme dan kemudian imperialisme rakus, predatorik, eksploitatori, rent-seeking, usurious dan akuisisatori. Itulah sebabnya pula di Barat pun yang anti kerakusan, ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi menggugat ketidakmampuan sistem ekonomi pasar-bebas dan menyatakan perlu diakhirinya pasar-bebas (the end of laissez-faire, lihat catatan kaki 16, him. 20 tulisan ini). Mengapa setiap kali ditegaskan the end of laissez-faire, namun akhimya stelsel ini muncul lagi (sebagaimana dikumandangkan kembali oleh Ronald Reagan dan Margareth Tatcher pada dekade-dekade akhir di Abad ke-20 ini, yang dikutuk keras oleh George Soros baru-baru ini.¹⁹

  lihat komentar (0) |   kirim ke teman |   versi cetak

Formulir Komentar